Hukum properti atau hukum real estat di Indonesia diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Berikut adalah ringkasan poin penting hukum real estat yang berlaku di tahun 2026:

• Hak Milik: Hak terkuat dan terpenuh, hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah.
• Hak Guna Bangunan (HGB): Hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya (tanah negara atau tanah hak pengelolaan). Berlaku maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.
• Hak Pakai: Hak untuk menggunakan tanah, biasanya diberikan kepada warga negara asing (WNA) atau perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

• Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan (HGB): WNA dengan izin tinggal (KITAS/KITAP) kini dapat memiliki rumah tapak atau satuan rumah susun (apartemen) di atas tanah Hak Pakai atau HGB Situs Resmi Kementerian ATR/BPN.
• Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS): WNA dapat memiliki apartemen dengan status sarusun di atas tanah HGB.

• BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): Pajak pembeli, umumnya sebesar 5% dari harga jual setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
• PBB (Pajak Bumi dan Bangunan): Pajak tahunan yang wajib dibayar pemilik properti.
• PPh (Pajak Penghasilan): Pajak penjual, biasanya sebesar 2,5% dari nilai transaksi.
• PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Sebesar 11% untuk pembelian properti baru dari pengembang.